Kontroversi terkait sertifikasi lahan di wilayah perairan semakin mendapat sorotan publik setelah muncul dugaan bahwa penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di beberapa kawasan pesisir Kota Makassar tidak sejalan dengan regulasi tata ruang dan pemanfaatan laut. Berbagai pihak pun mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas guna memastikan aturan yang ada ditegakkan…
Kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang membuka tabir praktik penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pesisir lain, mulai dari Subang hingga Makassar. Fenomena ini memicu pertanyaan besar: bagaimana bisa wilayah laut memiliki sertifikat tanah? Pakar hukum agraria dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona, menegaskan bahwa secara…
Mulai 1 Februari 2025, pemerintah resmi melarang penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg di tingkat pengecer. Kebijakan ini menuai kritik tajam, salah satunya dari pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi. Menurut Fahmy, keputusan yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ini justru merugikan usaha kecil dan menengah (UKM)….
Kasus penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) di dalam kawasan hutan kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Temuan ini menegaskan adanya permasalahan serius dalam tata kelola lahan di Indonesia. Sejumlah pihak pun angkat bicara, mengkritisi sistem pertanahan yang dinilai masih memiliki banyak celah. Politisi Partai Golkar, Andi Sinulingga, menjadi salah…
Pemerintah bersama DPR mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. RUU ini dijadwalkan dibahas dalam rapat paripurna DPR pekan depan untuk disahkan. Keputusan ini diambil dalam rapat Komisi VI DPR yang dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum. Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini,…
Mulai 1 Februari 2025, pemerintah Indonesia akan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara penuh atas barang-barang mewah. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara serta menciptakan keadilan sosial dalam sistem perpajakan. Selama ini, PPN atas barang mewah telah diterapkan dengan tarif bervariasi tergantung pada jenis barangnya. Namun, melalui Peraturan Menteri Keuangan…
Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas menyikapi belanja alat tulis kantor (ATK) kementerian/lembaga (K/L) yang dinilai boros. Anggaran senilai Rp44,4 triliun yang sempat mencuat sebagai sorotan akhirnya dipangkas hingga 90 persen, menyisakan hanya Rp4,44 triliun untuk tahun 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya efisiensi APBN 2025 yang ditargetkan hemat Rp306,69 triliun. Kebijakan tersebut tertuang…
Pemerintah Indonesia saat ini sedang merancang revisi terhadap Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).Setelah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, kini perguruan tinggi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) berpeluang mengelola izin pertambangan yang telah disepakati Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebagai usulan inisiatif DPR dalam Rapat Pleno Baleg pada Senin…
Pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang dan 8 kilometer di Bekasi kini menjadi sorotan. Pagar yang diklaim sebagai upaya mitigasi abrasi dan tsunami ini dituding lebih banyak mendatangkan kerugian. Berdasarkan data Ombudsman RI, sekitar 3.888 nelayan di Tangerang dan Bekasi mengalami kerugian akibat terhambatnya akses ke wilayah tangkapan ikan. Pakar…
Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) sebagai anggota ke-10 pada 6 Januari 2025. Langkah strategis ini dibahas dalam diskusi publik “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang digelar Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) di Jakarta (18/01). Forum ini mengulas potensi manfaat ekonomi hingga risiko geopolitik yang menyertai keanggotaan Indonesia. Duta…
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Helvi Moraza, mengimbau pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk memberikan dukungan penuh kepada UMKM sektor perikanan melalui akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Helvi dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan di Makassar, Jumat (17/1) mengatakan, pemda Sulsel perlu mendorong pembiayaan UMKM sektor perikanan,…
Sebuah survei terbaru mengenai tren usaha kecil dan menengah (SMB Trends) mengungkap fakta menarik: 97% pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengakui bahwa teknologi kecerdasan buatan (AI) memberikan manfaat signifikan bagi perkembangan bisnis mereka. Survei ini dirilis Salesforce (NYSE: CRM) Kamis (16/1/2025), tentang Small & Medium Business Trends, yang berisikan wawasan dari…
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengadakan kunjungan kerja ke Mojokerto, Kamis (16/1/2025). Kunjungan kerja ini dalam upaya memperkuat program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bertempat di GOR Mojopahit yang dihadiri ribuan nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Dalam sambutannya, Muhaimin, yang akrab…
Pasar tenaga kerja global sedang memasuki babak baru dengan perubahan besar yang dipicu oleh perkembangan teknologi, demografi, dan transisi menuju ekonomi hijau. Menurut laporan “Future of Jobs Report 2025” yang dirilis oleh World Economic Forum, dunia akan mengalami pergeseran signifikan dalam lanskap pekerjaan, dengan jutaan pekerjaan yang hilang namun lebih banyak lagi pekerjaan baru yang…
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan menerapkan sistem Innovative Credit Scoring (ICS) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai 2025. Inovasi ini bertujuan meningkatkan akurasi penilaian kelayakan peminjam serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sistem ICS memanfaatkan teknologi machine learning untuk mengolah data alternatif, seperti data kependudukan, transaksi…
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan potensi luar biasa untuk menjadi motor penggerak utama menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, dalam orasi ilmiahnya di Sidang Terbuka Universitas Brawijaya, mengungkapkan proyeksi optimis bahwa nilai transaksi ekonomi digital Indonesia akan mencapai USD 360 miliar pada tahun 2030. Proyeksi ini sejalan dengan data…
