Sinergi Kementerian UMKM dan Kemnaker Berdayakan UMKM : Optimalkan Peran BLK dan PLUT
Pemerintah tengah bersiap menggelar program pelatihan kewirausahaan skala besar yang akan melibatkan 5.000 hingga 10.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk mencetak wirausaha berkualitas sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.
Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian UMKM dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di berbagai daerah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa sinergi antar-kementerian ini adalah langkah strategis untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal.
“Salah satu program utama yang disepakati adalah pelatihan kewirausahaan serentak di seluruh Indonesia dengan target peserta 5.000 hingga 10.000 pengusaha UMKM,” ujar Maman dalam keterangan resmi, Jumat (31/01/2025).
Maman menjelaskan bahwa program ini akan menggunakan fasilitas dari Kementerian Ketenagakerjaan serta didukung oleh modul pelatihan khusus yang dirancang untuk memudahkan tenaga kerja beralih menjadi wirausaha. Uji coba atau pilot project pelatihan ini dijadwalkan dimulai dalam tiga bulan mendatang, yakni sekitar April atau Mei 2025.
“Kami ingin realisasinya tidak berlarut-larut. Dalam tiga bulan ke depan, kita akan memulai dengan pilot project,” tambahnya.
Tak hanya pelatihan, kedua kementerian juga berencana mengintegrasikan program rumah produksi bersama dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan pemanfaatan infrastruktur BLK. Dengan demikian, UMKM dapat berkembang tanpa perlu membangun infrastruktur baru, sehingga lebih efisien dan cepat dalam implementasinya.
Kolaborasi ini pun mendapat dukungan penuh dari Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.
“Kewirausahaan harus terus ditumbuhkan agar lahir wirausaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja. Kolaborasi dengan kementerian lain, termasuk Kementerian UMKM, sangat penting dalam mewujudkan hal ini,” ungkap Yassierli.
Menurutnya, BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat, daerah, dan komunitas saat ini mencapai hampir 4.000 unit. Ribuan balai ini harus dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak luas bagi masyarakat.
“Fasilitas ini bukan hanya milik Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi milik negara yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama,” pungkas Yassierli.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan mampu memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.