Pajak Usaha Kecil: Cek Batas Omzet Agar Usaha Tetap Aman
Kabar petugas pajak mendatangi warung makan ramai dibicarakan pelaku usaha kecil awal November ini. Menteri UMKM Maman Abdurrahman lalu menjelaskan aturannya, sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia pada 5 November 2026. Bagi Anda yang mencari kejelasan soal pajak usaha kecil, intinya sederhana: ada batas omzet yang menentukan apakah usaha Anda dikenai pajak atau tidak.
Penjelasan itu muncul setelah pernyataan Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, soal pajak pekerjaan informal seperti tukang cukur dan tukang pijat. Pernyataan tersebut memancing kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mikro.
Apa kata Menteri UMKM
Menurut CNBC Indonesia, Maman menyebut usaha dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun tidak dikenai pajak penghasilan (PPh), berlaku dari Sabang sampai Merauke. DDTCNews mencatat Maman memperkirakan angka itu setara sekitar Rp40 juta per bulan. Dalam kutipan yang dimuat DDTCNews, ia menegaskan, “Pajaknya 0%. Clear.”
Untuk omzet yang lebih besar, sampai Rp4,8 miliar per tahun, berlaku PPh final 0,5%. Maman mencontohkan tukang pijat, tukang cukur, dan warteg yang menurutnya umumnya berada di bawah Rp500 juta.
Soal petugas yang datang ke warung, Maman menilai itu bukan kebijakan umum. Dengan jutaan warung di Indonesia, ia menyebut hanya satu-dua kasus yang mungkin terjadi, kemungkinan karena kesalahan administrasi. Ia meminta masyarakat tidak percaya bahwa pemerintah sedang mengejar usaha kecil.
Yang disasar: usaha besar yang memecah diri
Sasaran sebenarnya, kata Maman, adalah pengusaha beromzet Rp10 miliar sampai Rp20 miliar per tahun yang memecah usahanya menjadi beberapa badan usaha. Tujuannya agar omzet tiap badan usaha tetap di bawah Rp4,8 miliar dan tetap menikmati tarif ringan. Menurutnya, itu insentif yang bukan hak mereka.
DDTCNews, yang terbit 4 November 2026, merinci aturan terbaru dalam PP 20/2026. Pasal 57 ayat (2) huruf e melarang orang pribadi, termasuk perseroan perorangan yang didirikannya, memakai skema ini bila omzet akumulasi dalam satu tahun pajak melebihi Rp4,8 miliar. Artinya, omzet dari beberapa usaha milik orang yang sama dihitung bersama.
Siapa yang masih boleh memakai tarif ringan
Menurut DDTCNews, PP 20/2026 membedakan bentuk usaha:
- Orang pribadi dan perseroan perorangan dapat memakai PPh final UMKM tanpa batas waktu.
- Koperasi dapat memakainya selama 4 tahun pajak.
- CV, firma, PT (selain perseroan perorangan), serta BUMDes dan BUMDesma tidak lagi dapat memakainya. Ada ketentuan peralihan yang membolehkan mereka memakai aturan lama (PP 55/2022) sampai jangka waktunya habis.
Pengurus koperasi sebaiknya mencatat hal ini, apalagi koperasi desa sedang menguat, seperti manajer Koperasi Merah Putih yang mulai bertugas. Untuk panduan dasar kewajiban pajak, Anda bisa membaca Pajak UMKM 2026: panduan praktis agar usaha tetap tertib.
Catatan untuk pelaku usaha
Dua hal bisa Anda ambil dari kabar ini. Pertama, batas Rp500 juta dan Rp4,8 miliar dihitung per tahun, bukan per bulan, sehingga omzet perlu dipantau sepanjang tahun. Kedua, bila beberapa usaha berada di bawah satu pemilik, omzetnya bisa dihitung bersama, jadi pembagian usaha tidak otomatis menjaga Anda di bawah batas.
Penjelasan menteri menenangkan, tetapi usaha yang tertib tetap lebih aman. Catatan penjualan yang rapi membantu Anda menjawab jika ada petugas yang datang untuk menanyakan omzet. Cara mencatat arus kas yang praktis juga dibahas di strategi kelola keuangan UMKM.
Perlu diingat, kedua sumber di atas memuat keterangan dari pejabat dan media. Untuk kepastian kewajiban usaha Anda, rujuk teks resmi PP 20/2026 atau tanyakan ke kantor pajak terdekat.
Langkah untuk UMKM
- Hitung omzet setahun terakhir dari catatan penjualan, lalu cocokkan dengan batas Rp500 juta dan Rp4,8 miliar.
- Mulai buku kas harian sederhana, di kertas atau aplikasi, agar omzet mudah dibuktikan.
- Cek bentuk usaha Anda (orang pribadi, koperasi, CV, PT) dan lihat apa dampaknya dalam PP 20/2026.
- Jika punya lebih dari satu usaha atas nama yang sama, jumlahkan omzetnya.
- Bila ragu, tanyakan ke kantor pajak setempat atau konsultan pajak, dan simpan jawabannya.
Sumber:
