|

Pajak Marketplace 0,5%: Langkah Pedagang Online Agar Tertib

Ilustrasi pemilik toko online tanpa wajah mengemas paket di samping laptop dan tumpukan invoice, dengan lima anak tangga naik.

Pedagang online di Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada kini berhadapan dengan pungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet kotor yang dipotong langsung oleh marketplace. Menurut DDTCNews edisi 15 November 2026, batas setor untuk pungutan ini jatuh pada 15 November dan batas lapor pada 20 November. Bagi pemilik usaha kecil, pertanyaan pentingnya sederhana: apakah toko Anda dipotong, dan apa yang perlu disimpan?

Kabar baiknya, ini bukan jenis pajak baru. Aturan dasarnya sudah ada, hanya cara memungutnya yang berubah. Berikut yang perlu Anda pahami dan siapkan.

Apa yang berubah bagi pedagang online

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa dulu pedagang menyetor dan melaporkan sendiri. Sekarang marketplace yang ditunjuk memungut lalu menyetorkannya ke negara. Dasarnya adalah PMK 37/2025, dengan tarif 0,5 persen dari peredaran bruto, di luar PPN dan PPnBM.

Soal tanggal mulai, pemberitaan sempat berbeda. Rilis resmi DJP di pajak.go.id menyebut pemungutan berlaku sejak 1 Oktober 2026, dipercepat dari masa penyesuaian yang semula sampai 31 Oktober. Sementara itu, sebagian media sebelumnya menulis 1 November 2026. Karena DDTCNews dan PajakOnline sama-sama merujuk 1 Oktober, artikel ini memakai tanggal tersebut, tetapi tetap cek pengumuman di akun toko Anda.

Siapa yang tidak dipungut

Pedagang orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun tidak dipungut, asalkan sudah menyampaikan surat pernyataan omzet. Tanpa surat itu, marketplace tidak punya dasar untuk mengecualikan Anda. Menurut ulasan DDTCNews, batas Rp500 juta dihitung dari seluruh toko, baik online maupun offline, dan satu surat pernyataan dapat dipakai untuk semua marketplace.

Kebenaran isi surat menjadi tanggung jawab Anda sebagai pedagang. Jadi hitung omzet dengan jujur. Jika Anda ingin memahami batas omzet lebih luas, baca juga panduan pajak usaha kecil dan batas omzet.

Pungutan ini bukan beban tambahan

PajakOnline, dalam laporan 17 November 2026, menegaskan pungutan ini tidak final. Artinya, nilainya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di SPT Tahunan. Bagi pedagang yang dikenai PPh final, pungutan tersebut menjadi bagian dari pelunasan PPh final.

Untuk itu, invoice dari marketplace menjadi penting. Berdasarkan PMK 37/2025 yang diulas DDTCNews pada 6 November 2026, dokumen tagihan itu dipersamakan dengan bukti pemungutan. Di Shopee, invoice dapat diunduh lewat menu Penghasilan Saya di Seller Center. Di Tokopedia, dokumen terbit setiap bulan lewat menu Keuangan.

Harga dan arus kas

DJP, melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Inge Diana Rismawanti pada 29 Oktober, meminta penjual tidak menaikkan harga hanya karena ada pungutan ini. Di sisi lain, Indef sebelumnya mengingatkan bahwa pungutan 0,5 persen bisa menekan arus kas usaha berumah tipis. Dua pandangan ini berbeda, sehingga Anda perlu menghitung sendiri dampaknya pada margin produk.

Legalitas yang rapi juga mempermudah urusan pajak. Jika identitas usaha Anda belum lengkap, lihat langkah mengurus NIB hingga akses KUR.

Langkah untuk UMKM

  1. Hitung perkiraan omzet setahun dari semua toko, online dan offline.
  2. Jika omzet Anda tidak melewati Rp500 juta, kirim surat pernyataan omzet lewat akun toko di tiap marketplace.
  3. Unduh dan simpan invoice pemungutan setiap bulan sebagai bukti untuk SPT Tahunan.
  4. Cek kembali harga dan margin produk, lalu catat dampak potongan 0,5 persen pada arus kas.
  5. Rapikan identitas usaha, NPWP atau NIK, dan NIB agar data di marketplace sesuai.

Realisasi penerimaan dari pungutan ini baru akan diumumkan DJP akhir November 2026. Sambil menunggu, tertib mencatat dan menyimpan bukti adalah anak tangga paling aman untuk usaha Anda.

Sumber:

Bagikan artikel ini

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *