Optimalisasi Peran UMKM dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama golongan mikro dan ultra mikro, masih menghadapi kendala besar untuk berpartisipasi sebagai mitra dalam program ini.
Ketua Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI), Hermawati Setyorinny, mengungkapkan bahwa pelaku UMKM mikro mengalami kesulitan sejak awal pendaftaran online. “Yang sudah masuk di online itu kebanyakan pengusaha kecil dan menengah, sementara yang mikro belum termasuk,” ujarnya dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Selasa (28/1/2025).
Kendala UMKM dalam Menjadi Mitra MBG
Dari hasil uji coba program MBG di beberapa daerah, terungkap bahwa kriteria vendor yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) lebih sesuai untuk usaha skala menengah ke atas. Beberapa kendala utama yang dihadapi UMKM mikro antara lain:
- Standar Fasilitas Produksi – Vendor MBG diwajibkan memiliki dapur dengan luas minimal 20 meter x 20 meter untuk menyediakan 3.000 porsi makanan per hari. Pembangunan dapur ini membutuhkan dana sekitar Rp800 juta hingga Rp1 miliar, belum termasuk biaya pembelian tanah dan bahan baku.
- Arus Kas dan Sistem Pembayaran – Skema pembayaran berbasis reimbursement menyebabkan UMKM kesulitan menjaga kestabilan arus kas, karena mereka harus memiliki modal talangan operasional untuk setidaknya tiga bulan.
- Skala Produksi yang Tidak Fleksibel – Dengan skala produksi besar yang ditetapkan, UMKM mikro sulit memenuhi syarat, padahal jika program ini dibagi per wilayah dengan kapasitas lebih kecil, mereka bisa lebih mudah berpartisipasi.
Untuk lebih melibatkan UMKM dalam program MBG, diperlukan pengaturan berbasis kelurahan atau desa. Misalnya, satu dapur MBG cukup melayani 500 siswa, sehingga tidak memerlukan investasi besar dalam pembangunan fasilitas. Jika satu desa memiliki banyak sekolah, maka bisa dikelola beberapa dapur MBG dengan melibatkan lebih banyak UMKM, Bumdes, dan koperasi. Bahkan, skala produksi bisa lebih kecil lagi, misalnya satu pelaku usaha atau koperasi bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan MBG di satu sekolah.
Peran PLUT dalam Mengoptimalkan Partisipasi UMKM
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menegaskan akan terus memperkuat langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan nasional melalui pemberdayaan UMKM di sektor pangan. Helvi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan di Sumatera Utara mengatakan salah satu langkah untuk mewujudkan swasembada pangan adalah dengan mengoptimalkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai pusat ekosistem swasembada pangan.
Peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM sangat penting dalam membantu UMKM menjadi bagian dari program MBG. Berikut beberapa langkah optimalisasi peran PLUT:
- Pendampingan dan Fasilitasi Perizinan
PLUT dapat membantu UMKM dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, izin BPOM, serta standar dapur higienis. Bisa juga dilakukan penerbitan izin kolektif untuk UMKM berbasis komunitas agar tidak terbebani biaya individual. - Penyediaan Dapur Bersama
PLUT dapat mengidentifikasi atau menginisiasi dapur bersama di tingkat desa atau kelurahan yang bisa digunakan oleh beberapa UMKM secara bergantian untuk produksi MBG. - Digitalisasi dan Akses Teknologi
PLUT dapat membantu UMKM dalam pelaporan keuangan, pencatatan transaksi, pemantauan distribusi, serta pembayaran lebih cepat dengan memanfaatkan platform digital. - Penguatan Rantai Pasok Berbasis Lokal
PLUT bisa memanfaatkan Bumdes dan koperasi sebagai agregator vendor kecil agar memenuhi syarat pengadaan secara kolektif. Selain itu, PLUT dapat menghubungkan UMKM dengan petani lokal untuk memastikan ketersediaan bahan baku dengan harga lebih stabil. - Monitoring dan Evaluasi Program MBG
PLUT dapat menjadi fasilitator dalam pengawasan dan evaluasi program MBG dengan melibatkan komunitas, termasuk orang tua siswa dan organisasi masyarakat. Selain itu, PLUT bisa membuka kanal aduan dan feedback dari UMKM agar kebijakan MBG terus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil.
Dengan optimalisasi peran PLUT dan kebijakan yang lebih inklusif, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi solusi pemenuhan gizi bagi siswa, tetapi juga bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bagi UMKM di seluruh Indonesia.