EHF Sulsel 2025: Perluasan Akses Pembiayaan dan Literasi UMKM

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenUMKM) RI terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus pendampingan usaha bagi pelaku UMKM. Melalui kolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), KemenUMKM menghadirkan Entrepreneur Hub Finance (EHF) Sulawesi Selatan 2025 di Makassar, Rabu (27/8), dengan melibatkan 100 UMKM terkurasi asal Sulsel.

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenUMKM, Siti Azizah, menegaskan bahwa Entrepreneur Hub Finance adalah ruang kolaborasi nyata bagi UMKM. “Melalui sinergi lintas sektor, kita tidak hanya membuka akses modal, tetapi juga memberikan literasi, pendampingan, hingga coaching bisnis bagi UMKM agar benar-benar naik kelas,” ujarnya di Rumah UMKM BSI Makassar.

Literasi Keuangan & Coaching Bisnis

Peserta EHF 2025 mendapat literasi keuangan dari perbankan, lembaga non-bank, PIP, akademisi, hingga praktisi wirausaha. Materi yang disampaikan berfokus pada solusi inovatif pembiayaan, pengelolaan modal, serta alternatif pembiayaan berbasis fintech, crowdfunding, dan venture capital.

Setelah itu, peserta mengikuti coaching clinic one-on-one yang membahas pembiayaan syariah, pemasaran digital, perizinan (NIB, PIRT, Halal), laporan keuangan, SOP usaha, hingga branding. Forum ini diharapkan menjadi ruang temu komprehensif yang memperkuat kapasitas usaha, jaringan pemasaran, sekaligus meningkatkan daya saing UMKM Sulsel. Dalam forum utama, sejumlah sesi diskusi diwarnai dengan kehadiran moderator dari kalangan akademisi dan praktisi. Dr. Bahrul Ulum, S.Pd, MM, Konsultan PLUT KUMKM Sulsel sekaligus dosen ITB Nobel Indonesia, bertindak sebagai moderator pada Sesi II bertema “Unlocking Bankable Business: Strategi Akses Pembiayaan Perbankan dan Non-Bank untuk UMKM dan Wirausaha Berkelanjutan”.

Bahrul Ulum menekankan bahwa selain akses modal, UMKM juga harus memahami aspek kontraktual dan hukum bisnis sederhana agar lebih profesional. “Kontrak sederhana adalah benteng perlindungan UMKM. Dengan kontrak yang jelas, UMKM tidak hanya memiliki kepastian usaha, tapi juga kredibilitas saat bermitra dengan lembaga keuangan maupun buyer besar,” paparnya.

Dukungan Multi-Stakeholder

EHF 2025 turut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas KUKM Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkot Makassar, Pemkab Maros, Grab Indonesia, PaDi UMKM, Telkom, komunitas TDA, hingga PLUT KUMKM.

Kabid Pemberdayaan Dinas KUKM Sulsel, Indriastuti Assegaf, menegaskan sinergi lintas pihak menjadi kunci memperkuat ekosistem wirausaha. “Kami ingin memastikan UMKM tidak hanya mendapat modal, tetapi juga keterampilan manajerial, pengetahuan, serta jejaring usaha yang lebih luas,” katanya.

Regional CEO BSI Region X Makassar, Sukma Dwie Priardi, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh UMKM di kawasan timur Indonesia. “Kami hadir bukan hanya sebagai penyedia pembiayaan syariah, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan solusi keuangan inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.

Menuju UMKM Naik Kelas

Forum ini sejalan dengan target pemerintah dalam meningkatkan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,10% pada 2025, 3,6% pada 2029, hingga 8% pada 2045, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025.

Melalui EHF 2025, UMKM Sulsel diharapkan tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga semakin siap menghadapi tantangan bisnis modern—berbasis literasi, digitalisasi, dan perlindungan hukum yang memadai.