Pipamas Energy-ITB Nobel Talkshow Dilema Subsidi BBM dan Pembangunan

Pipamas Energy menggandeng Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Nobel Indonesia Makassar menyelenggarakan “Pipamas Energy Talk”  sebagai media meningkatkan awareness tentang energi. Kegiatan talkshow digelar di Nobel Convention Center, Selasa 7 Maret 2023 mengambil tema “Dilema Subsidi BBM dan Pembangunan”.

Kegiatan yang diikuti seratusan  mahasiswa ITB  Nobel Indonesia ini menghadirkan Sr.Supervisor Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Muh Iqbal Hidayatullah, Ketua Organda Makassar Zainal Abidin, dan Bahrul ulum Ilham selaku Dosen ITB Nobel Indonesia Makassar. Talkshow dimoderatori Rudy Andanu sebagai Media Communication Professional yang juga news anchor of Berita Satu.

Seperti diketahui, tahun 2023 ini Menkeu Sri Mulyani Indrawati menganggarkan subsidi dan kompensasi energi, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp339 triliun pada APBN 2023. Kenyataannya distribusi BBM bersubsidi kerap tak tepat sasaran, bahkan terjadi penyimpangan sekitar 80% penggunaan BBM bersubsidi yang justru dikonsumsi oleh orang mampu.

Perwakilan pertamina, Muh. Iqbal  sharing informasi dan edukasi mengenai penggunaan BBM bersubsidi, pendaftaran subsidi tepat dan implementasi QR Code atau MyPertamina.  Iqbal juga menjelaskan mengenai distribusi BBM ke pelosok dan implementasi kebijakan satu harga di seluruh wilayah Indonesia, seperti di Kecamatan Seko Luwu Utara.

Ketua Organda Makassar, Zainal Abidin mendukung pembelian BBM dengan menggunakan QR Code yang diharapkan bisa mendukung untuk pendataan dan penggunaan BBM subsidi tepat sasaran. “Banyak sopir pete-pete belum memiliki smartphone sehingga kami mendukung adanya kemudahan pembelian dengan menggunakan kartu barcode,” tambahnya.

Dosen ITB Nobel, Bahrul ulum Ilham mengatakan, subsidi BBM yang tidak tepat sasaran membutuhkan kebijakan yang pas, selain sejumlah upaya untuk menghemat konsumsi BBM  dan menggalakkan transisi ke energi terbarukan.

“harus disaadri Indonsia bukan lagi negara kaya minyak, tapi net importir . Dengan lifting sekitar 660 ribu barel per hari (bph), Indonesia masih harus mengimpor 850 barel bph, untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri yang mencapai 1,4 juta bph, ujarnya. Ditambahkannya, subsidi akan tepat sasaran kalau ada ketegasan pemerintah  dengan merevisi Perpres No 191/2014 sebagai payung hukum siapa dan kendaraan apa yang berhak mendapat BBM subsidi.