Koperasi Pesantren Didorong Tertib: Pelajaran bagi Pengurus
Koperasi pesantren kembali jadi sorotan. Pada Rabu, 11 November 2026, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar membuka sosialisasi literasi keuangan bagi pengurus koperasi pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Ia menargetkan model ekonomi pesantren bisa diterapkan di seluruh Indonesia pada 2028, menurut ANTARA.
Kabar ini penting bagi pengurus koperasi dan pelaku UMKM di sekitarnya. Pesan utamanya jelas: koperasi pesantren harus rapi dalam tata kelola dan tidak berhenti pada perdagangan internal. Pelajarannya berlaku untuk koperasi mana pun yang ingin naik kelas.
Apa yang disampaikan pemerintah
Muhaimin mendorong Jawa Timur menjadi percontohan dengan melibatkan minimal 300 koperasi pesantren. Koperasi itu diharapkan menjadi pelaku usaha produktif dan bagian dari rantai pasok industri nasional. Ia mengajak pesantren menyiapkan tiga hal: kapasitas usaha, tata kelola, dan kepemilikan koperasi.
Dari DPR, Wakil Ketua Komisi VII Chusnunia meminta koperasi pesantren terhubung langsung dengan rantai pasok industri. Komisinya akan mendorong Kementerian UMKM bekerja sama dengan koperasi pesantren dan Kementerian Koperasi, seperti dilaporkan ANTARA.
Pekerjaan rumah: tata kelola dan data
Angka dari Kemenko PM menunjukkan tantangannya. Dari sekitar 2.300 koperasi pesantren aktif secara nasional, baru 636 yang melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi yang melapor itu memiliki sekitar 238.150 anggota dan mengelola aset sekitar Rp2,48 triliun, menurut VIVA dan Radarbangsa.
Abdul Haris, Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM, menyebut data program belum menunjukkan berapa koperasi yang berbadan hukum dan benar-benar aktif. Ia meminta data diperbarui, status hukum dan kepengurusan diverifikasi, serta jenis usaha dan kemampuan tiap koperasi dipetakan. Ia juga menekankan pembukuan tertib, laporan berkala, dan pengendalian risiko dana anggota.
Ada perbedaan nada yang layak dicatat. Data jumlah koperasi aktif dari Kementerian Koperasi yang dikutip Chusnunia menyebut sekitar 2.000 sampai 3.000 koperasi pesantren berjalan sehat dan berkelanjutan, sedangkan Kemenko PM menyebut sekitar 2.300 aktif dengan hanya 636 yang melapor RAT. Keduanya belum tentu sama ukurannya, jadi sebaiknya dibaca sebagai gambaran kasar.
Simpanan anggota dan penjaminan
Satu pesan praktis datang dari kerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Simpanan di bank dijamin LPS sampai Rp2 miliar per nasabah per bank dengan syarat tertentu. Simpanan anggota di koperasi tidak termasuk yang dijamin LPS, dan pengurus diminta memahami perbedaan ini, menurut Radarbangsa.
Artinya, kepercayaan anggota harus dijaga lewat pembukuan yang jelas, bukan lewat anggapan bahwa dana pasti aman. Pengurus juga diingatkan waspada terhadap tawaran investasi dan pinjaman tanpa izin.
Dampak bagi UMKM di sekitar koperasi
Bila koperasi masuk rantai pasok industri, pelaku UMKM yang bergabung bisa ikut memasok kebutuhan. Muhaimin mencontohkan industri kendaraan listrik yang membuka peluang pemasok komponen lokal. Syaratnya, koperasi dan anggotanya punya usaha yang tertib dan bisa dipertanggungjawabkan. Pengurus koperasi desa juga bisa belajar dari sertifikasi bendahara Koperasi Merah Putih, dan pelaku usaha yang butuh izin dasar bisa membaca panduan mengurus NIB.
Langkah untuk UMKM
- Cek status badan hukum dan kepengurusan koperasi Anda, lalu perbarui bila ada yang belum sesuai.
- Jadwalkan RAT dan siapkan laporan keuangan sederhana yang bisa dibaca semua anggota.
- Jelaskan kepada anggota bahwa simpanan koperasi tidak dijamin LPS, dan tunjukkan bagaimana dana dikelola.
- Petakan produk anggota yang berpeluang dipasok ke pihak lain, lalu catat kapasitas produksinya.
- Tolak tawaran investasi atau pinjaman yang tidak jelas izinnya sebelum Anda memeriksa ke lembaga resmi.
Untuk koperasi di sektor lain, pelajarannya sama. Tata kelola yang tertib membuka akses ke program dan mitra. Lihat juga bagaimana koperasi disiapkan menyalurkan kredit petani yang menuntut kesiapan serupa.
Sumber:
