Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa UMKM Capai Rp 539 Triliun

Pemerintah  terus mendorong keterlibatan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam belanja barang dan jasa pemerintah. Dalam regulasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, setiap K/L diwajibkan mengalokasikan 40 persen pengadaan barang/jasa oleh produk koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

Dalam acara Grand Opening Ceremony Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Sumatra Barat, Selasa (12/4/2022), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hingga Selasa (12/3), komitmen pengadaan barang dan jasa untuk produk melalui E-Katalog Kata sudah mencapai Rp 539 triliun dari target Rp 400 triliun.

“Rp539 triliun ini (Kementerian/Lembaga) membuat komitmen pembelanjaan melalui e-Katalog dari angka target Rp400 triliun dan ini punya dampak besar membangun ekonomi UMKM di daerah dan membangun inovasi anak muda Indonesia,” ujar Luhut via zoom.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meluncurkan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) Sumatra Barat, di pelataran taman Jam Gadang, Selasa (12/04/2022). Ia menyampaikan, Gernas BBI diluncurkan Presiden Joko Widodo tahun 2021. Ini tentunya menjadi salah satu upaya memulihkan ekonomi Indonesia, membangkitkan UMKM di seluruh Indonesia sehingga berdampak pada pemulihan pertumbuhan ekonomi.

 Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) jumlah produk dalam E-Katalog hingga awal April 2022 mencapai jumlah 259.828 produk dari target 200 ribu produk pada 31 Maret 2022. Jumlah 259.828 produk dalam Katalog Elektronik berasal dari penyedia yang berjumlah 4.635 penyedia. Dari jumlah tersebut diantaranya terdapat 937 penyedia kategori kecil dan 389 penyedia kategori menengah.

Kementerian/Lembaga(K/L), pemerintah daerah, hingga BUMN terus didorong untuk melakukan belanja produk dalam negeri. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sudah memasuki tahun kedua pada tahun ini. Setiap daerah yang telah melaksanakan gernas BBI diharpakan dapat melanjutkan berbagai bentuk pendampingan khususnya untuk mendorong UMKM masuk sektor digital. Per Februari 2022 tercatat 18 juta UMKM sudah masuk ke ekosistem digital atau 60% dari target 30 juta UMKM onboarding ke platform digital pada 2024.