Resmi! Bahrul Ulum Ilham Pimpin ABDSI 2026–2030, Siap Bawa UMKM Naik Kelas Lewat Digitalisasi & Standarisasi
Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) resmi memasuki fase kepemimpinan baru setelah Musyawarah Nasional (Munas) VII yang berlangsung pada 1–3 April 2026 di Bali. Dalam forum nasional tersebut, Bahrul Ulum Ilham, Ph.D ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) ABDSI untuk periode 2026–2030.
Terpilihnya Bahrul bukan sekadar pergantian pengurus. Momentum ini hadir ketika kebutuhan terhadap layanan pendampingan usaha yang berkualitas semakin besar, terutama karena UMKM terus memegang posisi penting sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah dinamika pasar, tekanan persaingan, dan percepatan transformasi digital, UMKM tidak lagi cukup hanya mengandalkan akses pembiayaan atau bantuan program semata. Mereka membutuhkan sistem pendampingan usaha yang lebih profesional, terukur, dan relevan dengan tantangan zaman.
ABDSI dan Peran Strategisnya bagi UMKM Indonesia
ABDSI selama ini dikenal sebagai organisasi yang menghimpun konsultan, lembaga, dan para praktisi Business Development Services (BDS) di Indonesia. Dalam konteks UMKM, BDS bukan sekadar jasa pendampingan biasa. BDS mencakup dukungan menyeluruh mulai dari peningkatan kapasitas usaha, perbaikan model bisnis, akses pasar, adopsi teknologi, penguatan manajemen, hingga pengembangan standar kualitas usaha.
Karena itu, posisi ABDSI menjadi sangat strategis. Organisasi ini bukan hanya berperan sebagai wadah para pendamping usaha, tetapi juga sebagai penghubung antara kebutuhan riil pelaku UMKM dengan berbagai program pemerintah, dunia usaha, lembaga pembangunan, dan ekosistem pendukung lainnya. Ketika kualitas layanan BDS meningkat, dampaknya akan langsung terasa pada kualitas pertumbuhan UMKM di lapangan.
Bahrul Ulum Ilham Soroti Tantangan UMKM untuk Naik Kelas
Dalam arah kepemimpinan barunya, Bahrul menegaskan bahwa tantangan utama UMKM saat ini bukan hanya soal bertahan di tengah perubahan ekonomi, melainkan bagaimana bisa naik kelas secara nyata. Menurutnya, proses naik kelas itu memerlukan fondasi yang lebih kuat, termasuk sistem pendampingan usaha yang memiliki standar, kompetensi, dan dampak yang jelas.
Pandangan ini penting karena banyak program pengembangan UMKM kerap berhenti pada level pelatihan atau fasilitasi jangka pendek. Padahal, UMKM membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan. Di sinilah ABDSI diharapkan dapat memastikan bahwa para pelaku BDS di Indonesia memiliki kualitas layanan yang semakin baik, adaptif, dan mampu memberi hasil yang terukur.
Dengan kata lain, kepemimpinan Bahrul membawa pesan bahwa UMKM tidak cukup hanya dibantu, tetapi harus didorong untuk tumbuh lebih sehat, lebih modern, dan lebih siap bersaing. Pendampingan usaha pun tidak lagi bisa dilakukan dengan pendekatan lama yang seragam, melainkan harus menyesuaikan perkembangan teknologi, pola pasar, dan kebutuhan usaha yang terus berubah.
Lima Fokus Utama ABDSI Periode 2026–2030
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bahrul menargetkan transformasi ABDSI melalui lima fokus utama yang dinilai krusial untuk masa depan organisasi dan ekosistem UMKM.
Pertama, penguatan tata kelola organisasi. Langkah ini penting agar ABDSI mampu bergerak lebih solid secara nasional, memiliki sistem yang rapi, dan dapat menjalankan program secara konsisten di berbagai daerah.
Kedua, standarisasi kompetensi BDS melalui sertifikasi. Fokus ini menunjukkan bahwa kualitas pendamping usaha akan menjadi perhatian utama. Sertifikasi bukan hanya soal formalitas, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, profesionalisme, dan ukuran kualitas layanan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, digitalisasi layanan berbasis teknologi dan AI. Ini menjadi sinyal kuat bahwa ABDSI tidak ingin tertinggal dalam perubahan zaman. Teknologi digital dan kecerdasan buatan dapat membantu memperluas jangkauan pendampingan, mempercepat proses asesmen, dan meningkatkan efektivitas layanan untuk UMKM di berbagai wilayah.
Keempat, kemandirian finansial organisasi. ABDSI perlu memiliki fondasi pendanaan yang lebih kuat agar tidak semata bergantung pada proyek atau dukungan jangka pendek. Organisasi yang sehat secara finansial akan lebih leluasa membangun program berkelanjutan.
Kelima, ekspansi jejaring nasional dan internasional. Dengan jejaring yang semakin luas, peluang kolaborasi untuk program UMKM, peningkatan kapasitas BDS, serta akses kemitraan strategis bisa semakin terbuka.
Program Cepat Jadi Langkah Awal Konsolidasi
Pada tahap awal kepemimpinannya, Bahrul juga menyiapkan sejumlah langkah cepat atau quick wins. Program cepat ini menjadi penting agar transformasi organisasi tidak berhenti pada level visi, tetapi segera terasa dalam bentuk tindakan nyata.
Salah satu prioritas awal adalah validasi database anggota ABDSI secara nasional. Basis data yang akurat akan membantu organisasi memahami kapasitas anggotanya, memetakan kekuatan daerah, dan merancang layanan yang lebih efektif. Selain itu, aktivasi kepengurusan daerah juga menjadi fokus, karena kekuatan ABDSI tidak hanya bergantung pada pusat, tetapi pada kemampuan seluruh struktur wilayah untuk bergerak aktif dan terkoordinasi.
Langkah cepat lainnya adalah pengembangan platform digital terintegrasi untuk layanan pendampingan usaha. Jika ini berjalan sesuai arah yang disampaikan, ABDSI berpotensi memiliki sistem kerja yang lebih modern, transparan, dan efisien dalam menghubungkan pendamping usaha, program mitra, serta kebutuhan UMKM.
Digitalisasi dan Standarisasi Jadi Kunci Ekosistem UMKM Modern
Fokus pada digitalisasi dan standarisasi menunjukkan bahwa ABDSI ingin mengambil peran lebih besar dalam menyiapkan ekosistem UMKM yang modern. Digitalisasi penting agar pendampingan usaha tidak lagi terhambat oleh jarak, keterbatasan waktu, atau proses manual yang lambat. Sementara itu, standarisasi dibutuhkan agar kualitas layanan tidak berbeda terlalu jauh antara satu wilayah dan wilayah lain.
Bagi UMKM, dua hal ini sangat relevan. Pelaku usaha saat ini menghadapi kebutuhan untuk beradaptasi dengan pemasaran digital, sistem operasional yang lebih tertib, akses data, hingga penguatan daya saing di pasar yang semakin terbuka. Ketika pendamping usaha dibekali standar kompetensi yang lebih baik dan didukung teknologi, proses pengembangan UMKM pun bisa menjadi lebih terarah.
ABDSI Berpotensi Menjadi Hub Nasional Pendampingan Usaha
Ke depan, ABDSI juga diarahkan menjadi hub nasional yang mampu mengintegrasikan beragam peluang program dari pemerintah, korporasi, dan mitra pembangunan. Peran ini penting karena selama ini banyak peluang penguatan usaha yang belum selalu terdistribusi secara merata ke seluruh daerah.
Jika ABDSI berhasil menjalankan fungsi ini, maka organisasi bukan hanya menjadi tempat berhimpunnya para pelaku BDS, tetapi juga menjadi simpul strategis untuk memperluas akses program, mempertemukan kebutuhan usaha dengan sumber dukungan, serta memastikan pelaku UMKM di daerah tidak tertinggal.
Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, langkah ini bisa memberi dampak besar. UMKM yang didampingi dengan baik cenderung lebih siap berkembang, lebih tahan menghadapi perubahan, dan lebih mampu menciptakan nilai tambah. Karena itulah, penguatan ABDSI pada akhirnya bukan hanya isu organisasi, melainkan bagian penting dari penguatan ekonomi rakyat secara lebih luas.
Kesimpulan: Kepemimpinan Baru, Harapan Baru untuk UMKM
Terpilihnya Bahrul Ulum Ilham sebagai Ketua Umum DPN ABDSI periode 2026–2030 membawa harapan baru bagi penguatan ekosistem pendampingan usaha di Indonesia. Dengan fokus pada tata kelola, sertifikasi, digitalisasi, kemandirian organisasi, dan perluasan jejaring, ABDSI tampak ingin bergerak lebih relevan dengan kebutuhan zaman.
Bagi pelaku UMKM, arah ini patut dicermati karena kualitas pendampingan usaha akan sangat menentukan kemampuan mereka untuk naik kelas. Jika transformasi ABDSI berjalan sesuai rencana, maka organisasi ini berpeluang menjadi salah satu motor penting dalam mendorong UMKM Indonesia tumbuh lebih profesional, lebih digital, dan lebih siap bersaing di level yang lebih tinggi.
