ABDSI Dorong Optimalisasi KDMP Berbasis Kearifan Lokal
Jakarta, 27 April 2026 – Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) melakukan audiensi strategis dengan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi, Dr Herbert Siagian, di ruang kerja Deputi Pengawasan, Jakarta. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPN ABDSI, Bahrul Ulum Ilham, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran ABDSI dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Dalam audiensi tersebut, Deputi Pengawasan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual dalam pengembangan KDMP, khususnya melalui optimalisasi gerai ke-7 atau unit usaha berbasis kearifan lokal. Menurutnya, selama ini pengembangan koperasi cenderung seragam, padahal setiap desa memiliki potensi unik yang perlu diangkat sebagai sumber keunggulan ekonomi.
“Gerai ke-7 seharusnya menjadi motor utama dalam mengoptimalkan potensi lokal desa. Di sinilah diferensiasi dan daya saing koperasi bisa dibangun,” ujar Dr Herbert Siagian.
Mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dilakukan melalui tujuh unit usaha terintegrasi: gerai sembako, apotek/obat murah, klinik desa, simpan pinjam, pergudangan (cold storage), logistik, serta usaha berbasis kearifan lokal. Unit terakhir ini paling fleksibel karena dapat disesuaikan dengan potensi unggulan desa, seperti pariwisata, kerajinan, pertanian, layanan digital, hingga energi terbarukan.
Menanggapi hal tersebut, Bahrul Ulum Ilham menyatakan kesiapan ABDSI untuk mengambil peran strategis dalam mengkaji dan merumuskan model pengembangan KDMP yang lebih inovatif dan berbasis kebutuhan lokal.
“ABDSI melihat ini sebagai peluang besar untuk menghadirkan model Business Development Services (BDS) yang lebih kontekstual. Kami siap menyusun kajian komprehensif dan model implementatif agar gerai ke-7 benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, ABDSI juga menawarkan pendekatan pendampingan berbasis ekosistem, yang mencakup penguatan kapasitas pengelola koperasi, pengembangan model bisnis, digitalisasi layanan, serta integrasi dengan rantai pasok dan pasar.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi yang lebih erat antara ABDSI dan Kementerian Koperasi dalam mengakselerasi transformasi koperasi desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan sinergi antara kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga pendamping seperti ABDSI, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai pilar kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.
