UMKM Sulsel Turun Ke Jalan, Suarakan Penolakan Kenaikan BBM

Puluhan perwakilan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Sulsel melakukan aksi menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Rabu, 14 September 2022 di pertigaan jalan Bouelevard-Pettarani kota Makassar.

Massa aksi yang bergabung dalam forum gerakan UMKM Sulsel ini membentangkan sejumlah spanduk penolakan BBM, menggelar orasi dan juga membagi selebaran pernyataan sikap kepada pengguna jalan. Aksi ini didominasi ibu-ibu pelaku UMKM, tampak juga beberapa penggiat dan penggerak UMKM seperti ketua Asosiasi Aspehorti, Agus Khalik, ketua ABDSI Sulsel, Salman Sahmad, penggiat Makassarpreneur,  Bahrul ulum, ketua SEI, ibu Lili, aktifis BMT, Sahrir Leying dan penggerak UMKM lainnya.

Kordinator lapangan FG UMKM Sulsel, Askari Azis mengatakan, aksi ini wujud suara penolakan UMKM sebagai yang paling terdampak dengan kenaikan BBM. Dikatakannya, saat UMKM tertatih-tatih karena dampak pandemi, Pemerintah malah menaikkan harga BBM. Padahal UMKM adalah urat nadi perekonomian nasional yang jumlah mencapai sebanyak 64,6 juta unit di Indonesia dan di Sulawesi Selatan mencapai 1,5 juta unit, katanya.

“BBM subsidi selama ini mayoritas digunakan oleh masyarakat umum termasuk UMKM yang menjadi bagian dalam proses aktivitas usahanya sehingga kenaikan BBM akan langsung dihadapkan pada kenaikan harga-harga barang bahan usaha dan ongkos angkutan umum dalam mendorong proses distribusi usaha. Di saat pendapatan dan daya beli masih lemah, sekarang barang-barang semakin bertambah mahal, ” tambahnya.

Beberapa pelaku UMKM di lokasi aksi mengatakan, saat ini UMKM dihadapkan dengan kenyataan serba sulit karena sebelum harga BBM naik, semua harga kebutuhan sudah tinggi, dan setelah harga BBM naik maka harga pun semakin meroket. Aksi ini berlangsung simpatik dan tidak memacetkan jalan. Pada akhir aksi, ketua Forum Gerakan UMKM Sulsel membacakan pernyataan sikap dengan point utama sebagai berikut:

1) MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM karena berdampak langsung pada masyarakat khususnya pelaku UMKM yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian nasional.

2) KENAIKAN BBM ADALAH KEBIJAKAN ZALIM yang akan berujung pada memiskinkan rakyat, apalagi rakyat dan pelaku UMKM masih tertatih-tatih untuk bangkit akibat pandemi selama 2 (dua) tahun

3) KENAIKAN BBM ADALAH KEBIJAKAN TIDAK PRO RAKYAT DAN KONTRA PRODUKTIF dengan jargon pemerintah yang mendukung UMKM seperti UMKM Naik kelas, perlindungan atau pemberdayaan UMKM.

4) MEMINTA PEMERINTAH MENINJAU KEMBALI KENAIKAN BBM DAN TIDAK MENCABUT SUBSIDI karena Indonesia lebih banyak yang miskin dan merasakan langsung dampak kenaikan BBM. Bila alasan pemerintah karena APBN tidak kuat menanggung beban subsidi, seharusnya pemerintah mengoreksi rencana pelaksanaan proyek ambisius yang ada seperti IKN, dan dialihkan untuk kepentingan rakyat.