Menakar Untung Rugi Indonesia Masuk BRICS
Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) sebagai anggota ke-10 pada 6 Januari 2025. Langkah strategis ini dibahas dalam diskusi publik “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang digelar Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) di Jakarta (18/01). Forum ini mengulas potensi manfaat ekonomi hingga risiko geopolitik yang menyertai keanggotaan Indonesia.
Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares, menyoroti peluang ekonomi dari keanggotaan BRICS. “62% ekspor kelapa sawit Indonesia diserap negara BRICS, yang menguasai 35% PDB global berdasarkan purchasing power parity (PPP) dan 45% populasi dunia,” ujarnya. Ia juga menekankan peran New Development Bank (NDB) BRICS sebagai alternatif pendanaan proyek berisiko tinggi, seperti energi geotermal.
Meski tengah mengajukan keanggotaan OECD, Indonesia menegaskan politik luar negeri bebas aktif. “Kami bisa menjadi penghubung antara BRICS dan OECD, tanpa terikat aliansi politik,” tegas Jose. Namun, Irman Gurmilang Lanti, pengajar HI Unpad, mengkritik proses pengambilan keputusan yang dinilai terburu-buru. “Ini seperti kereta menarik kuda: keputusan diambil sebelum analisis matang,” ujarnya. Ia menilai OECD lebih menguntungkan untuk reputasi investasi Indonesia.
Irman memperingatkan risiko tarif perdagangan AS di era Donald Trump terhadap negara BRICS. Sementara itu, Teuku Rezasyah, akademisi HI Unpad, menekankan pentingnya sosialisasi strategi jangka panjang. “BRICS selaras dengan kerja sama Global South, tetapi pemerintah perlu menyamakan paradigma semua pihak,” katanya.
Diskusi ini menjadi pembuka rangkaian forum rutin IKAHI Unpad. Raja Syamsurizal, Ketua Umum IKAHI Unpad, berharap kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan solusi inovatif bagi masyarakat. “Alumni dari berbagai profesi harus terus berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan kebijakan publik,” pungkasnya.
