Jokowi : Pengusaha Besar dan UMKM Harus Saling Mendukung
Presiden Jokowi mendukung UMKM Naik Kelas melalui kemitraan multipihak. Dalam peluncuran Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) Naik Kelas di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (3/10), Presiden mengajak semua pihak, baik swasta maupun pemerintah, untuk kompak dalam menghadapi berbagai krisis yang tengah melanda dunia.
“Kita semua harus kompak, kita semuanya harus bersinergi, kita semuanya harus memiliki perasaan yang sama karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak, sehingga perlu yang namanya Indonesia incorporated. Yang besar, yang menengah, yang kecil bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata,” ujarnya.
Acara ini merupakan salah satu upaya untuk mengakselerasi transformasi peran UMKM, mendorong UMKM naik kelas, dan mampu berdaya saing global melalui ekosistem kemitraan inklusif. Dengan begitu, diharapkan akan menguatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan UMKM sebagai tulang punggungnya.
Pada kesempatan tersebut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Hanung Harimba Rachman, dan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.
Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menempuh sejumlah upaya untuk dapat mendorong kemajuan UMKM dan salah satunya melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan bagi UMKM
Peluncuran kemitraan inklusif UMKM Naik Kelas ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia tentang Kemitraan Multi Pihak dalam Pemberdayaan Wirausaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan nota kesepahaman tersebut bertujuan membentuk semangat kebersamaan dan gotong royong antara perusahaan besar dan UMKM. “Kita ingin gerakan ini masif, semua perusahaan di Indonesia bisa berpartisipasi menggunakan kemitraan inklusif pada UMKM, harapannya setiap perusahaan Indonesia melaksanakan ini,” kata Arsjad.
Adapun saat ini katanya, terdapat 2 juta UMKM yang ikut dalam program kemitraan inklusif tersebut. Selain itu, pihaknya juga berharap ke depan akan lebih banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung UMKM, agar gotong royong antara badan usaha swasta dan pemerintah bisa diperkuat.
Peran UMKM di tanah air tidak diragukan lagi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit dengan kontribusi terhadap PDB hingga sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. Sektor ini juga menjadi gantungan hidup sekitar 117 juta pekerja yang mayoritas kaum perempuan (64,5 persen).